Kontribusi Beasiswa BPPLN untuk Visi Indonesia

Rabu, 20 November 2019 | 22:38 WIB


Ridho Al-Hamdi

Alumni Doktor Ilmu Politik TU Dortmund University Jerman, penerima beasiswa BPPLN Angkatan 2014. Kini dosen sekaligus Direktur International Program of Government Affairs and Administration (IGOV) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

 

Artikel ini berangkat dari keinginan pribadi penulis sebagai alumni penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPPLN) untuk menguraikan tentang perjalanan dan kontribusi beasiswa ini dalam mendukung visi Indonesia 2045.

BPPLN dimulai lebih sejak 2008 yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh Kemendikbud lalu dilanjutkan Kemenristekdikti hingga tahun 2019. Kini BPPLN sudah berusia satu dekade lebih. Meskipun setiap tahun BPPLN selalu ada, tetapi keberadaannya sempat ditutup antara tahun 2016-2018 karena digabung menjadi satu sistem di bawah Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) yang dikelola oleh Kemenkeu. Pada tahun 2019, di bawah Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID), BPPLN berhasil dihidupkan lagi setelah tiga tahun mati suri meski dengan kuota terbatas (100 kursi). Tujuan dihidupkannya BPPLN tersebut tentu untuk tetap menjaga hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lainnya.

Jujur, saya sedih ketika BPPLN ditutup selama tiga tahun (2016-2018), di mana rekan-rekan saya yang berstatus dosen tidak memiliki peluang studi ke luar negeri melalui beasiswa tersebut. Tapi kan ada BUDI LN dan LPDP? Betul, ada BUDI LN. Itu pun kuota sangat terbatas, kalau tidak salah hanya 50 kursi. Tujuan kampusnya pun harus agak elite, yang ini tentu berdampak pada pemborosan anggaran. Jika kebijakan BUDI LN seperti ini, orang seperti saya jelas tidak akan pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. “Jangan pernah daftar BUDI LN, berat, kamu gak akan kuat. Biar aku aja yang ditolak,” kira-kira demikian jika meminjam istilah Dilan.

Apakah LPDP juga tidak memberi solusi? Sependek informasi yang saya peroleh, LPDP tidak diperuntukkan bagi dosen. Jadi, kami pasti ditolak. Hal ini yang menyebabkan tidak ada ketertarikan dosen untuk mendaftarkan diri ke LPDP. Singkatnya, LPDP bukan solusi bagi dosen untuk studi LN. Karena itu, ketika BPPLN reborn di tahun 2019, itu ibaratkan oase di tengah gurun pasir di mana para dosen yang sudah menggebu-gebu ingin studi ke LN, akhirnya kembali diberikan jalan.

Data Ditjen SDID menunjukkan, jumlah pendaftar BPPLN 2019 mencapai lebih dari 1.500-an dosen. Padahal kursi yang tersedia hanya 100. Hal ini mengisyaratkan, bahwa dosen-dosen Indonesia begitu sangat antusias untuk studi ke LN dengan pilihan kampus yang lebih banyak setelah tiga tahun sebelumnya disumbat oleh kebijakan penghapusan BPPLN. Harapannya, pada tahun 2020 dan seterusnya, jumlah kursi BPPLN terus ditingkatkan sehingga cita-cita Jokowi sebagaimana yang ditulisnya pada saat “Visi Indonesia dan Impian Indonesia 2045” dapat terwujud.

Visi Manusia Unggul Indonesia

Apa itu cita-cita Jokowi? Presiden ketujuh tersebut menulis poin yang pertama: “Impian Indonesia 2045, pertama, sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia”. Hal ini mengisyaratkan, bahwa Jokowi menaruh perhatian pada visi kualitas SDM Indonesia. Karena itulah, isu SDM ini menjadi pilar pertama dari visi Indonesia 2045: pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jika SDM menjadi visi Indonesia 2045, yang menjadi pertanyaan saya dan terus mengganjal adalah: mengapa anggaran beasiswa harus dipangkas? Mengapa dosen-dosen Indonesia yang memiliki antusias tinggi untuk studi ke LN harus dibatasi? Bukankah belajar ke LN merupakan bagian dari pembangunan SDM dan penguasaan teknologi, karena dengan belajar ke negara maju, manusia Indonesia akan bisa berjalan bersama negara-negara maju tersebut, bahkan bisa berlari mendahului bangsa-bangsa lain.

Saya ingat dengan pepatah yang mengatakan, jika ingin menaklukkan musuhmu, maka belajarlah pada musuhmu, bukan malah menjauh darinya. Karena itu, jika kita ingin menaklukkan Eropa, belajarlah pada Eropa. Jika kita ingin menaklukkan Amerika, belajarlah pada Amerika. Jika kita ingin menaklukkan Cina, belajarlah pada Cina.

Menurut data Bappenas (2017), kelak di tahun 2045, manusia Indonesia berada pada angka 318,7 juta. Sebuah angka yang fantastis. Bonus demografi ini harus diimbangi dengan kualitas SDM-nya, agar visi Indonesia menjadi “Mega Trend Dunia” dapat terealisasi. Di tahun 2045, penduduk yang tinggal di perkotaan mencapai 69,1 persen. Ini artinya, sejumlah kawasan sudah mengalami perubahan dari kawasan rural menjadi urban. Di tahun 2045, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk usia produktif terbesar di Asia Tenggara, mencapai 41 persen.

Jejak Kontribusi Beasiswa BPPLN dan Alumninya

Kemendikbud, kemudian dilanjutkan oleh Kemenristekdikti (pada periode kedua Presiden Joko Widodo kembali ke Kemendikbud) pertama kali mengirim para dosen penerima BPPLN ke luar negeri tahun 2008. Sejak pertama kali itulah, BPPLN rutin setiap tahun mengirim dosen-dosen yang memiliki sejuta impian untuk studi ke luar negeri. Kini, BPPLN sudah berusia lebih dari satu dekade dengan pasang surut perkembangannya. Tentu ada kekurangan di sana-sini. Namun, dari tahun ke tahun, pelayanan BPPLN terus ditingkatkan. Beberapa di antaranya adalah membaiknya penataan dana beasiswa, bertambahnya kampus tujuan, ketersediaan family allowance, dan bebas tuition fee di tahun keempat dengan kampus tertentu. Ini model kolaborasi yang patut diapresiasi dan belum tentu ada di jenis beasiswa yang lain. Selain itu, Ditjen SDID cukup berhasil mengelola tiga skema program guna mempersiapkan dosen-dosen dalam meraih beasiswa dan persiapan diri sebelum kuliah ke LN, yaitu talent scouting, kursus Bahasa Inggris, dan bridging program.

Saat artikel ini ditulis, tercatat telah ada sebanyak 2.235 alumni S-3 BPPLN. Penerima beasiswa ini terkadang disebut juga dengan istilah “Diktiers”. Mereka semua kembali ke Tanah Air, menyebar ke berbagai daerah dan perguruan tinggi, mengabdi membangun bumi pertiwi dengan keahlian di bidang ilmu mereka masing-masing. Persebaran bidang ilmu yang digeluti Diktiers adalah ilmu pendidikan, ilmu tanaman, ilmu ekonomi, ilmu kesehatan dan kedokteran, ilmu sosial-politik-humaniora, ilmu teknik, MIPA, dan lain sebagainya. Para Diktiers punya tekad untuk pulang dalam pelukan ibu pertiwi dibanding sebagian anak bangsa yang menerima beasiswa lain tapi tak ingin pulang ke Tanah Air.

Sebagian Diktiers tentu sudah ada yang menjabat secara struktural di kampus bahkan menjadi elite penting, menjadi konsultan serta tenaga ahli pemerintah dan perusahan-perusahan lainnya. Poinnya adalah mereka memiliki komitmen untuk kembali ke republik ini bukan malah pergi menghilang seperti para penerima beasiswa lainnya. Para Diktiers telah belajar pada negara lain untuk kemudian membangun kemandirian republik ini melalui daerah mereka masing-masing.

Para Diktiers itu pulalah yang turut menyumbang keunggulan SDM Indonesia melalui karya-karya ilmiah mereka yang terpublikasi di jurnal-jurnal mentereng berkelas dunia: terindeks Scopus, Web of Science (WoS), dan lain sebagainya. Melalui gagasan cerdas mereka pula, manusia unggul Indonesia diakui oleh para profesor luar negeri yang pernah menjadi supervisor mereka. Melalui BPPLN itu pula, cita-cita mereka terwujud untuk bisa studi doktor di luar negeri. Lalu haruskah BPPLN digabung dengan LPDP? Ini bukan kebijakan yang visioner.

Sebagai salah satu penerima beasiswa BPPLN, kami mendukung agar BPPLN tetap terus dibuka di bawah pengelolaan Ditjen SDID, bahkan kuotanya terus ditambah. Agar apa? Agar mewujudkan impian dosen untuk bisa studi ke luar negeri dalam rangka mewujudkan visi Indonesia 2045. Biarlah LPDP dan BUDI LN tetap ada meskipun segudang persoalan perlu dievaluasi. Namun, dosen tetap memerlukan BPPLN sebagai ruang rindu untuk mewujudkan impiannya, impian orang-orang biasa untuk bisa belajar menjadi orang yang luar bisa dalam membangun impian manusia Indonesia 2045.