Program Riset-Pro Tingkatkan Kapasitas SDM Iptek dan Dikti

Rabu, 9 Oktober 2019 | 19:19 WIB


JAKARTA – Kualifikasi sumber daya manusia (SDM) Iptek dan Dikti menjadi salah satu kunci pendorong daya saing bangsa. Tanpa SDM yang mumpuni, lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) tidak akan bergerak maju sehingga menghambat pembangunan ekonomi yang berbasis pada ilmu pengetahuan.

Pentingnya peningkatan kualifikasi serta kapasitas peneliti dan perekayasa diungkapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti pada acara Simposium Program Non Gelar Riset-Pro 2019 bertajuk “SDM Iptek Kelas Dunia: Capacity Building untuk Peningkatan Daya Saing Global”. Menurut dia, pemberian beasiswa tingkat lanjut dan pelatihan menjadi langkah strategis untuk membawa riset litbang menjadi sebuah produk atau inovasi di perusahaan dalam negeri.

“Kemenristekdikti melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti selama ini telah memberikan beragam skema beasiswa, baik bagi para dosen, peneliti, perekayasa, bahkan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kapasitasnya. Di luar itu, kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk memberdayakan ilmuwan diaspora untuk berkontribusi memajukan pendidikan tinggi Indonesia,” tutur Dirjen Ghufron, Rabu (9/10).

Dirjen Ghufron mengungkapkan, peningkatan kualifikasi peneliti dan perekayasa di Tanah Air kerap terkendala oleh keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, pada simposium ini juga dibahas mengenai pendanaan riset. Adapun salah satu kebutuhan yang mendesak adalah melepaskan ketergantungan pendanaan riset pada APBN yang mendominasi lebih dari 75% sumber pendanaan riset di Indonesia.

“Dengan adanya program karyasiswa Riset-Pro, diharapkan para alumni memperkuat kapasitas keilmuan dan mengembangkan jejaring risetnya untuk dapat memperluas sumber pendanaan risetnya, dari berbagai sumber pendanaan dari luar negeri, dalam negeri, hingga swasta. Jadi, tidak hanya bergantung pada lembaganya sendiri atau Kementerian,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Pansus UU Sisnas Iptek DPR-RI, Andi Yuliani Paris menjelaskan, adanya UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas diharapkan mampu menaikkan anggaran bagi pembangunan SDM Iptek dan Dikti. Ia menilai, pada pengelolaan beasiswa bagi para dosen, peneliti, dan perekayasa harus turut melibatkan Kemenristekdikti sehingga tidak serta-merta diserahkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Karena Kemenristekdikti yang paling mengerti kebutuhan peneliti serta dosen, dan langsung bersinggungan dengan perguruan tinggi. Jadi menurut saya untuk beasiswa juga harus dilibatkan supaya alokasinya terarah,” ucapnya.

Paris mengakui bahwa persyaratan beasiswa studi lanjut yang diterapkan oleh LPDP memang sedikit menyulitkan para dosen. Hal ini menyebabkan persentase dosen dan peneliti yang sekolah dengan beasiswa LPDP tidak banyak. Mereka lebih memiliki skema yang ditawarkan oleh Kemenristekdikti yang dikelola oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti,” imbuh Paris.

Guna meningkatkan kualifikasi serta kapasitas para peneliti dan perekayasa, sejak tahun 2013 Kemenristekdikti bersama World Bank bekerja sama dalam Program Research and Innovation in Science and Technology Project (Riset-Pro). Program ini memiliki empat komponen yang saling berkaitan, yakni peningkatan  kerangka  kerja  kebijakan  inovasi  dan  kinerja  lembaga litbang Iptek, penguatan sistem pendanaan riset, beasiswa program gelar dan non-gelar, dan dukungan manajemen untuk seluruh komponen. Selama tahun 2013 hingga tahun 2018, Program Non-Gelar Riset-Pro sudah membiayai dan memberangkatkan lebih dari 1.600 peserta dari LIPI, BPPT, BATAN, LAPAN, BAPETEN, BSN, dan Kemenristekdikti.

Turut hadir pada Simposium tersebut, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Anondho Wijanarko, Spesialis Pendidikan Senior Bank Dunia Ratna Kesuma, serta seratus peneliti dan perekayasa dari berbagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang telah mendapatkan pelatihan Riset-Pro. (ira)