Relevansi Pengembangan SDM untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Masa Depan

Senin, 18 Maret 2019 | 19:41 WIB


JAKARTA – Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci untuk membangun bangsa. Tahun ini, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyelesaikan dua Buku Rencana Induk Pengembangan SDM Iptek Dikti Sektor Pertanian Pangan dan Sektor Kemaritiman hingga tahun 2024. Melalui buku ini, jumlah serta ketimpangan antara kebutuhan ketersediaan SDM di sektor tersebut dapat dipetakan.

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti menyebut, dalam sektor pertanian pangan, terdapat lima permasalahan pokok, meliputi: 1) luas lahan pertanian; 2) sistem insentif; 3) kemampuan SDM; 4) penguasaan lahan dan ketidakadilan; serta 5) permasalahan pendidikan tinggi. Di sisi lain, pengaruh revolusi industri 4.0 menuntut semua kalangan, termasuk petani untuk berubah dan adaptif terhadap kemutakhiran teknologi.

“Sementara untuk sistem insentif lantaran usaha pertanian berisiko tinggi, seperti serangan hama, bencana alam, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Usaha pertanian juga membutuhkan biaya besar. Maka dari itu, kita sangat butuh SDM yang mumpuni di bidang pertanian,” tutur Dirjen Ghufron pada acara Diskusi Publik Relevansi Pengembangan SDM Iptek dan Dikti Terhadap Pembangunan Nasional Sektor Pertanian Pangan di Auditorium lantai 2 Gedung D Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (18/3).

Perguruan tinggi, jelas Dirjen Ghufron, memiliki peran penting dalam menghasilkan SDM di sektor pertanian pangan. Di hadapan salah satu panelis, yakni Rektor Institut  Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria, Guru Besar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, regenerasi petani sangat dibutuhkan sehingga penting untuk meningkatkan minat generasi muda di bidang pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, umur petani didominasi oleh usia di atas 45 tahun. Bahkan, jumlah petani merosot secara berkelanjutan dari 36,4 juta pada tahun 2012 menjadi 35,01 juta pada tahun 2016.

“Jumlah penyuluh pertanian sedikit dibandingkan dengan sebaran jumlah petani. Begitu juga masalah kompetensi yang masih di usaha pertanian subsisten,” sebutnya.

Sadar akan pentingnya penguatan SDM di sektor pertanian pangan, Dirjen Ghufron menegaskan perlunya kerja sama pelatihan dengan perguruan tinggi. Namun, di sektor pertanian sendiri pendidikan tinggi masih memiliki banyak tantangan. Salah satunya adalah proporsi SDM bergelar Doktor dan Guru Besar yang masih rendah, termasuk di PTN top. Di IPB, baru 17% proporsi SDM bergelar Doktor/Guru Besar. Begitu juga di ITB dan UGM yang presentasenya hanya 13% dan 12%.

Tantangan selanjutnya, adalah terkait relevansi. Pasalnya menurut analisis grand design, mismatch jenjang D-1 dan D-2 sebesar 58,3%,  jenjang D-3 sebesar 51,40%, sedangkan jenjang D-4 dan S-1 sebesar 41,1%. Ketidakselarasan lulusan pendidikan tinggi dengan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja inilah yang kini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia.

“Masalah akses pendidikan juga menjadi fokus kami di Kemenristekdikti. Dosen pertanian masih banyak di Pulau Jawa. Bahkan yang bergelar doktor, yaitu sebanyak 1.849 orang juga ada di Pulau Jawa. Di Pulau Kalimantan jumlah Doktor pertanian hanya 10 orang, di Sumatera 91 orang, di Maluku bahlan belum ada. Disparitas penyelenggaraan program yang berkualitas pun tinggi,” papar Dirjen Ghufron.

Meski masih memiliki tantangan besar, Dirjen Ghufron mengungkapkan, Indonesia berpotensi besar untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Dimulai dengan memproduksi SDM bidang pertanian yang unggul. Jika diperlukan, pendidikan di bidang pertanian pangan dibuat seperti kuliah kedokteran, yakni ada masa internship berupa pendampingan dengan petani. Melalui masa itulah, transfer pengetahuan dan teknologi dilakukan sehingga petani dapat mengolah lahan secara modern.

Hal senada juga diucapkan oleh Rektor Universitas Yarsi, Prof. Fasli Jalal. Menurut dia, role model di bidang pertanian pangan harus dimunculkan. Peran ini dapat dimulai melalui dosen dan guru SMK pertanian sehingga citra berkarier di sektor pertanian pangan itu juga bermartabat dan menjamin kesuksesan.

“Ini suatu langkah yang baik, bisa menjadi rujukan bagi sekolah, kampus, Pemda, dan industri. Sudah ada upaya Pemerintah untuk memikirkan jumlah SDM yang diperlukan di bidang pertanian dari hulu hingga hilir,” imbuh Mantan Wakil Menteri Pendidikan itu.

Pada kesempatan tersebut, sejumlah pakar pertanian pangan berkesempatan menjadi panelis. Selain Rektor IPB, Dr. Arif Satria, hadir pula Staf Ahli Bappenas, Bambang Priambodo; Benyamin Lakitan dan Aman Wirakatakusumah dari Dewan Pendidikan Tinggi; Guru Besar Universitas Lampung, Prof, Bustanul Arifin; akademisi dari Universitas Tadulako, Dr. Aiyen Tjoa; dan Komite Organisasi, Hubungan Daerah, dan Ketenagakerjaan GAPMMI, Eri Pramono; serta sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Kemenristekdikti. (ira)