Meninggikan Kualitas SDM Indonesia dengan Relevansi Pendidikan Tinggi

Selasa, 8 Mei 2018 | 10:26 WIB


JAKARTA – Sebagai rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyelenggarakan diskusi publik dengan topik “Cetak Biru Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro memaparkan secara rinci terkait arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam ranah pendidikan tinggi.

Acara diawali dengan sambutan sekaligus pengantar dari Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti. Dirjen Ghufron mengatakan, pihaknya selama tahun 2016 sudah menyelesaikan rencana induk pengembangan SDM untuk tiga sektor, meliputi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Artinya, hingga tahun 2024 nanti sudah ada peta terkait kebutuhan lulusan perguruan tinggi di tiga sektor tersebut. Data inilah yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan institusi, termasuk Bappenas dalam menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan SDM Indonesia.

“Tahun ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti kembali menyusun rencana induk pengembangan SDM untuk bidang pangan dan kemaritiman. Kami merasa pemetaan supply dan demand ini sangatlah penting karena saat ini relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan kerja masih kurang. Dapat dilihat pada sektor pendidikan, setiap tahun perguruan tinggi mencetak kurang lebih 250 ribu calon guru, tetapi nyatanya yang benar-benar terserap menjadi guru profesional tidak lebih dari 20 persennya,” tutur Dirjen Ghufron di Auditorium Gedung D Kemenristekdikti, Jakarta, Senin (7/5/18).

Relevansi pendidikan tinggi, ucap Dirjen Ghufron, menjadi salah satu fokus Kemenristekdikti dalam meninggikan kualitas SDM Indonesia. Pasalnya, jumlah perguruan tinggi Indonesia sangat banyak, mencapai lebih dari 4.400 perguruan tinggi. Angka ini jauh melebihi jumlah perguruan tinggi di China yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Terkait hal tersebut, cetak biru pembangunan SDM diharapkan mampu menjadi acuan dalam membuka fakultas atau program studi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

“Jangan sampai perguruan tinggi membuka program studi yang lulusannya sudah tidak dibutuhkan, atau kita kekurangan lulusan yang justru dibutuhkan. Apalagi dalam kaitannya dengan revolusi industri 4.0, dunia kerja serba berubah, bahkan ada beberapa pekerjaan yang sudah tergantikan oleh robot,” ujarnya.

Sepakat dengan Dirjen Ghufron, Menteri Bambang menjelaskan, Indonesia diramalkan akan memiliki puncak bonus demografi pada tahun 2030. Untuk itu, diharapkan perguruan tinggi membuka program studi yang inovatif, di mana sesuai dengan kebutuhan industri. Begitu juga pada Kemenristekdikti, lanjut Menteri Bambang, agar tidak terlalu kaku dalam proses pendirian program studi. Menteri Bambang menambahkan, perguruan tinggi harus menciptakan ahli yang pekerjaannya tidak tergantikan oleh mesin.

“Perguruan tinggi saat ini didorong fokus pada kualitas dan relevansi. Keterampilan SDM dalam negeri juga perlu ditingkatkan. Indonesia saat ini gencar membangun infrastruktur, tetapi yang lebih sulit adalah memeliharanya. Sedangkan kelemahan Indonesia adalah pada product development, sehingga yang diperkuat research and development (RnD),” sebutnya.

Menteri Bambang mengungkapkan, penguatan RnD sendiri dilakukan di perguruan tinggi. Untuk itu, triple helix harus terus digelorakan. Terkait hal tersebut, dia mengimbau kepada para peneliti dan akademisi untuk dekat dengan industri.

“Perguruan tinggi sebenarnya jago menemukan sesuatu yang hebat, tetapi belum tentu inovasi tersebut dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat. Akhirnya produk tersebut tidak bisa dikomersialisasikan,” terang Menteri Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Bambang mengapresiasi para akademisi Tanah Air yang mulai produktif menulis publikasi internasional. Dia juga sempat menyinggung terkait peningkatan APK Indonesia. Menurut Menteri Bambang, untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi tidak perlu dengan cara menambah jumlah perguruan tinggi. Sebaliknya, yang perlu didongkrak adalah mutu dan relevansinya.

“Profesionalisme dari profesi kita sendiri adalah tahap pertama untuk meningkatkan SDM Indonesia. Apalagi pada 2045 nanti, pembangunan indonesia akan berbasis pada manufaktur dan jasa modern. Kebutuhan itulah yang harus disiapkan mulai dari saat ini,” tukas Menteri Bambang.

Pada acara tersebut, hadir sekira 70 undangan yang terdiri atas rektor-rektor perguruan tinggi, direktur politeknik, koordinator kopertis, serta perwakilan dari lembaga pemerintah non kementerian (LPNK). Tak hanya itu, para dosen, penggiat pendidikan, serta mahasiswa juga antusias mengikuti kegiatan tersebut.