Menpan-RB Apresiasi Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Kemenristekdikti

Kamis, 22 Maret 2018 | 10:52 WIB


JAKARTA – Penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah tidak akan berjalan efektif jika proses layanan pada birokrasi masih berbelit-belit. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bentuk dukungan terciptanya reformasi birokrasi terhadap layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi dosen Indonesia. Forum ini sendiri merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada kesempatan tersebut, terdapat enam layanan yang menjadi fokus pembahasan, meliputi layanan Penilaian Angka Kredit (PAK), layanan Registrasi Pendidik, layanan Izin Luar Negeri, Program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam dan Luar Negeri (BUDI DN-LN), program beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), serta layanan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTer). Adapun peserta forum berasal dari 23 stakeholder, baik dari perguruan tinggi maupun kopertis yang berperan memberikan layanan.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti lantaran menjadi pionir penyelenggaraan FKP di lingkungan Kemenristekdikti. Pasalnya, Menteri Nasir menilai bahwa tanpa pelayanan publik yang optimal, tidak mungkin terselenggara pendidikan tinggi yang berkualitas.

“Perbaikan layanan terus kami galakan, dan setiap layanan dapat dilaksanakan dengan cepat dan benar. Cepat dalam arti responsif, tidak menunda-nunda, tidak mempersulit dan benar berarti akurat, sehingga tidak ada lagi ketidakjelasan dalam pelayanan,” tutur Menteri Nasir di Auditorium Kemenristekdikti, Jakarta, Selasa (20/3).

Menteri Nasir juga mengatakan, layanan di Kemenristekdikti harus memberikan kepastian. Artinya, dalam sebuah program, pejabat terkait mampu menentukan batas waktu layanan dan kepastian dalam proses layanan. Misalnya, ucap Nasir, pada layanan PAK untuk kenaikan lektor ke lektor kepala atau pengajuan guru besar.

“Saat ini semua pengajuan kenaikan PAK dosen, lektor kepala, dan guru besar sudah online, tanpa berkas. Bahkan, kami optimalkan proses PAK untuk lektor kepala dan guru besar hanya dalam waktu dua bulan semenjak diterima di Kemenristekdikti. Waktu layanan ini sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan masa-masa dahulu yang kadang bisa bertahun-tahun tanpa kepastian,” terang Menteri Nasir.

Hadir sebagai keynote speaker pada kegiatan FKP adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur. Menurut dia, pelayanan publik menjadi outcome suatu birokrasi. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), imbuh Menteri Asman, adalah pelayan negara yang dalam kondisi apa pun harus bisa melayani dengan baik dan ramah.

“Hospitality sifat tidak bisa terpisahkan dari ASN. Perbaikan layanan publik pada reformasi birokrasi itu artinya semua dapat terukur, ada kepastian bagi masyarakat. Layanan publik perlu dibuat transparan sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Terkait kinerja pelayanan publik, kami di Kemenpan-RB akan melakukan survei ke masyarakat,” terang Menteri Asman.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti, Ali Ghufron Mukti secara khusus mengenalkan layanan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTer). Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menjelaskan, SISTer menjadi layanan unggulan Air.

“SISTer memuat data berbasis portofolio dosen. Dengan SISTer, dosen diberi kuasa dan tanggung jawab atas datanya sendiri, termasuk untuk memperbarui data karena sitem ini sudah terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Di sisi lain, kami dapat melihat wajah dosen Indonesia secara komprehensif,” sebutnya.

Pengembangan SISTer dalam waktu dekat, lanjut Dirjen Ghufron, akan diintegrasikan dengan sejumlah layanan seperti perubahan data dosen, PAK, sertifikasi dosen, Beban Kerja Dosen (BKD), dan beasiswa. Oleh sebab itu, Ghufron mengimbau kepada perguruan tinggi untuk melekukan instalasi SISTer. Adapun hingga saat ini sudah ada 613 perguruan tinggi yang meng-install, dan terus bertambah setiap harinya.

“SISTer merupakan salah satu terobosan dalam rangka peningkayan layanan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti. Kami percaya bahwa pendidikan tinggi di masa depan membutuhkan sistem terintegrasi seperti ini. Kami juga sedang mengembangkan agar SISTer dapat terintegrasi dengan SINTA,” tukas Dirjen Ghufron.

Selain meningkatkan pelayanan, Direktorat Sumber Daya Iptek Dikti memiliki sejumlah program unggulan bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia, di antaranya World Class Professor (WCP), Short Course, Diaspora, Riset Pro, PMDSU, BUDI, dan lain sebagainya.

Acara Forum Komunikasi Publik Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti juga dihadiri oleh sejumlah kementerian lain, asosiasi akademisi, elemen masyarakat umum, serta para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenristekdikti. (ira)