Ali Ghufron Mukti, Ikut Membangun BPJS dari Nol Hingga Diakui di Level Internasional

Rabu, 22 November 2017 | 19:29 WIB


ORANG miskin dilarang sakit. Istilah itu mungkin sering diungkapkan masyarakat menengah ke bawah ketika merasakan mahalnya biaya pengobatan di rumah sakit. Adanya asuransi kesehatan nyatanya tidak signifikan membantu. Selain masalah ekonomi, kesadaran masyarakat Indonesia akan jaminan kesehatan masih rendah lantaran menganggap segala hal, termasuk sakit dapat dihadapi dengan cara gotong royong.

Lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengubah semuanya. Kini, lebih dari 92 juta masyarakat miskin di Indonesia telah mendapat jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun siapa sangka, cikal bakal konsep pembiayaan BPJS yang berlaku di tingkat nasional itu justru sudah jauh hari diterapkan oleh Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., Ph.D. di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ghufron yang kala itu menjabat sebagai Ketua Pokja Persiapan Implementasi BPJS Kesehatan merupakan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) di era Kabinet Indonesia Bersatu II. Menurutnya, keinginan untuk membuat sistem jaminan kesehatan muncul pasca-lulus menjadi seorang dokter. Alhasil, ia memilih untuk menjadi pakar dalam bidang pembiayaan dan manajemen asuransi kesehatan ketimbang mengambil dokter spesialis. Ghufron yakin, sistem jaminan kesehatan yang baik memungkinkan banyak orang miskin mampu menjangkau fasilitas kesehatan yang berkualitas.

“Saya berpikir, hanya akan membantu satu demi satu orang jika menjadi dokter spesialis. Tapi dengan memilih menekuni bidang jaminan kesehatan, saya bisa membuat sistem yang membantu jutaan orang secara serentak,” paparnya.

Jauh sebelum kelahiran BPJS dan jaminan kesehatan lainnya, Ghufron merancang sistem tersebut untuk mahasiswa di almamaternya melalui pembentukan Gadjah Mada Medical Center (GMC). Di GMC, mahasiswa UGM bisa berobat tanpa pusing memikirkan biaya yang harus mereka keluarkan.

Klinik ini tidak hanya menyediakan jasa dokter, tetapi juga fasilitas preventif seperti sasana olahraga yang bebas digunakan mahasiswa untuk menjaga kebugaran mereka.  Basisnya asuransi dan pembiayaan dilakukan secara urunan oleh mahasiswa baru. Kala itu, setiap kepala dikutip biaya Rp4.250,-.

“Uangnya untuk gaji dokter dan operasional. Waktu itu, dalam setahun pendapatan GMC mencapai miliaran rupiah, belum pernah defisit. Akhirnya di mana-mana banyak kampus meniru konsep ini termasuk Universitas Indonesia (UI), Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Jember, Universitas Gorontalo, dan kampus lainnya,” Ghufron menjelaskan.

GMC juga menjadi embrio lahirnya S-2 pertama di Indonesia dalam bidang studi asuransi dan jaminan kesehatan. Tidak hanya itu, banyak lembaga bantuan asing seperti Nuffic dari Belanda mengucurkan bantuan untuk klinik ini. Pada awal tahun 2000, Ghufron didapuk sebagai Ketua Minat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KP-MAK) UGM.

“Cita-cita saya waktu itu, mengembangkan GMC sedemikian rupa sehingga menjadi center of excellence dan menjadi pusat rujukan belajar pengelolaan kesehatan berbasis asuransi,” imbuh ayah tiga anak tersebut.

Keseriusan Ghufron dalam mengembangkan sistem jaminan kesehatan turut diakui oleh Kepala Pusat KP-MAK Fakultas Kedokteran UGM, Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt, M.Kes, MBA. Diah mengungkapkan, upaya tersebut dilakukan dengan benar-benar memikirkan aspek dari hulu sampai ke hilir. Terlebih pria kelahiran Blitar, 17 Mei 1962 itu bercita-cita membawa konsep jaminan kesehatan tersebut ke level yang lebih tinggi. Tak heran, Ghufron sering berdiskusi dengan para pemangku kebijakan, termasuk Menteri Kesehatan.

“Beliau sudah memikirkan bahwa kuliah tidak hanya butuh teori, tetapi juga butuh tempat di mana para mahasiswa mengetahui dunia nyata yang akan dihadapi. Untuk itu, dibentuklah Pusat Kajian KP-MAK yang tujuannya melakukan berbagai kajian dan penelitian untuk memberikan bukti kepada pemangku kepentingan terkait jaminan kesehatan, training untuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta advokasi untuk perbaikan system kesehatan. Sementara GMC merupakan wahana untuk melihat praktik nyata pelayanan kesehatan,” sebutnya.

Diah menjelaskan, ketika Pusat KP-MAK dibentuk, yakni pada 2000, tidak banyak orang yang sudah sadar apalagi tertarik untuk melakukan kajian terkait jaminan kesehatan. Oleh sebab itu, lanjut Diah, tantangan terbesar saat itu adalah bagaimana membangun jejaring agar dapat menggandeng para peneliti.

Alhamdulillah dengan networking yang dimiliki Prof Ghufron Pusat KP-MAK perlahan memiliki mitra. Bahkan sekarang kami mampu menanungi berbagai peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri,” tutur penyuka fotografi ini.

Desain pembelajaran yang komplit, mulai dari tersedianya program studi, pusat kajian, hingga GMC kemudian membuat Ghufron diminta mengembangkan konsep jaminan kesehatan di tingkat Provinsi Yogyakarta, bahkan sejumlah daerah lainnya melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkseda). Lagi-lagi, terobosan ini berhasil diterapkan termasuk di daerah lain di luar Yogyakarta. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta, drg Pembayun Setyaning Astuti, M.Kes mengatakan, keterlibatan Ghufron dalam hal ini adalah sebagai akademisi yang mendesain sebuah sistem pembiayaan jaminan kesehatan di DIY.

“Saya sebenarnya mengenal Prof Ghufron sejak di S-2 KP-MAK UGM, sekira tahun 2000. Sejak itu saya menilai bahwa beliau memang sudah peduli dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah sehingga mereka dapat mendapat fasilitas kesehatan tanpa harus memikirkan biaya. Ketika saya masuk birokrasi, kolaborasi dengan pendidikan tinggi, seperti UGM pun terjalin dengan baik. Prof Ghufron juga menjadi mediator dengan pemerintah pusat dengan berbagai pengalamannya membangun GMC,” papar Pembayun.

Mengembangkan Jamkesda di Provinsi Yogyakarta, imbuh Pembayun, tidaklah mudah. Apalagi, tantangan terbesar justru dari masyarakat yang sulit mengerti akan pentingnya asuransi kesehatan.

“Bahkan tidak sedikit yang menganggap didoakan sakit ketika diajak ikut program Jamkesda. Jadi menurut saya mengembangkan sistem ini perlu keterlibatan banyak sektor, termasuk pendidikan. Waktu itu, sangat jarang orang yang menaruh perhatian pada jaminan kesehatan, dan Prof Ghufron salah satu yang concern akan hal tersebut,” tukasnya.

Dengan berjalannya waktu hingga saat ini adanya JKN, Jamkesda di Yogyakarta tetap eksis sebagai pendamping, khususnya membantu pembiayaan masyarakat yang belum terdaftar, serta memenuhi kebutuhan para disabilitas.

Roadmap JKN tetap jalan, tapi Jamkesda harus tetap hidup, itu pesan Prof Ghufron. Sebab ada beberapa peserta yang tidak secara otomatis mendapat JKN, contohnya saja anak yang baru lahir. Kalau anak ini dalam menunggu validasi menjadi peserta JKN sakit, siapa yang membantu. Itulah fungsi Jamkesda. Selain itu di DIY juga menjadi pendamping para desabilitas dalam memenuhi kebutuhan yang cocok,” jelasnya.

Berhasil mengembangkan jamkesda di berbagai provinsi dan kabupaten/kota, Ghufron juga menjadi konsultan Asuransi Kesehatan untuk masyarakat Miskin (Askeskin); program Kementerian Kesehatan kala itu, yang hanya menjangkau orang miskin. Ghufron, yang masih menjabat sebagai Dekan FK UGM, pun dipanggil ke Jakarta untuk dilantik sebagai Wamenkes. Ia dipercaya oleh Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono untuk membawa masyarakat Indonesia ke arah kehidupan yang lebih sehat.

Sistem Jamkesmas kemudian berkembang sedemikian rupa hingga menjadi BPJS Kesehatan setelah bergabung dengan PT Askes dan Program Kesehatan Jamsostek. Individu yang dijamin pun mencapai lebih dari 90 juta orang. Ghufron menjelaskan, perjalanan mencapai angka itu tidak mudah. Awalnya, hanya 76,4 juta orang miskin yang diberi jaminan kesehatan oleh pemerintah. Angka itu bahkan lebih kecil lagi, yaitu 36 juta, jika mengikuti data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Dalam berbagai rapat dengan DPR, mereka sering bertanya, ini angka dari mana? Faktanya, dulu pada awal pendataan banyak daerah memberikan angka lebih sedikit jika ditanya jumlah warga miskin, salah satu alasannya mungkin karena malu. Tetapi setelah diberi tahu bahwa warga miskin akan mendapat bantuan jaminan atau bantuan sosial angka itu membengkak,” papar pemilik gelar Ahli Asuransi Kesehatan itu.

Setelah 76,4 juta tadi, imbuh Ghufron, pihaknya menghitung bahwa seharusnya masyarakat miskin yang mendapat jaminan kesehatan mencapai 96,4 juta orang. Namun anggaran belum memungkinkan. Dengan melihat kemampuan, direncanakan angka 96,4 juta tadi dicapai dalam dua tahun. Maka setelah dibahas dengan DPR, akhirnya DPR menyetujui 86,4 juta dan direncanakan 10 juta lainnya akan dijamin pada tahun depannya.

“Ternyata tidak bisa juga. Jadi ya 86,4 juta itu yang dijamin. Alhamdulillah sekarang sudah 92 juta lebih masyarakat miskin yang dijamin JKN/KIS,” jelas Ghufron.

Kini, setelah berjalan sekira 4 tahun, Ghufron melihat tantangan berbeda dalam pengelolaan BPJS kesehatan. Defisit keuangan cukup banyak disebutnya menjadi tantangan utama. Pemerintah, ujar Ghufron, tidak bisa terus menerus menomboki defisit. Beban pemerintah banyak mengingat mayoritas peserta BPJS adalah penerima bantuan iuran, di sisi lain fasilitas kesehatan harus dibayar dengan tarif keekonomian.

“Tantangan lainnya adalah memastikan orang kaya ikut kontribusi. Banyak orang kaya kini merasakan manfaat BPJS saat mereka harus berobat, bahkan menjalani operasi besar. Padahal bayar sendiri juga mereka mampu. Sementara orang kaya yang sehat masih belum ikut berkontribusi menjadi peserta BPJS. Jadi rasa gotong royongnya belum berjalan optimal,” tukas Ghufron, seraya menjelaskan bahwa semangat BPJS Kesehatan sejatinya adalah si kaya membantu si miskin.

Sependapat dengan Ghufron,  Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS, Dr.dr.H. Bayu Wahyudi. SpOG. MPHM. MHKes.MM memaparkan, tantangan penyelenggaraan BPJS terdiri atas tantangan internal dan eksternal. Pada konteks internal, yakni mengubah mindset petugas BPJS yang merupakan metamorfosis dari PT Askes yang  selama ini profit oriented untuk berubah menjadi pelayan masyarakat. Sementara pada konteks eksternal terletak pada kalangan masyarakat dan penyelenggara pelayanan kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan yang harus berubah secara cepat, misalnya mengubah mindset yang selama ini menerima jasa hasil pelayanan secara langsung  melalui dokter,  menjadi prospective payment berdasarkan penggolongan diagnosis penyakitnya.

“Kami juga berkomitmen mewujudkan fasilitas kesehatan yang equal dalam kualitas dan terdistribusi pada seluruh wilayah NKRI. Di mana wilayah NKRI ini terdiri dari 17.000 pulau dengan kemampuan finansial dan demografis , keadaan wilayah, dan fiskal yang variatif,” ungkapnya.

Bayu juga menilai, selama berkolaborasi dengan Ghufron dalam membangun jaminan kesehatan, Ghufron dikenal memiliki jejaring yang luas.

“Dikarenakan beliau mempunyai  pengetahuan di bidang asuransi serta networking dengan dunia internasional, khususnya dalam Joint Learning Networking (JLN) yang saling mengisi, maka kami mendapatkan referensi dari pengalaman-pengalaman khususnya dari negara yang lebih dulu menerapkan sistem asuransi sosial. Secara individu, beliau merupakan sosok yang mempunyai pemikiran maju ke depan, bersahaja, tidak birokratis, sederhana, serta komunikatif,” imbuh Bayu.

Meski saat ini ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti di Kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), kiprah Ghufron di bidang kesehatan tetap diperhitungkan. Bahkan, Ketua Indonesian Health Economics Association periode 2009-2012 itu masih sering diminta menjadi narasumber di acara-acara kesehatan. Namanya pun tidak asing di kalangan internasional. Bagaimana tidak, ia menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi pemimpin sidang dalam  World Health Assembly (WHA), sebuah forum tertinggi WHO di Jenewa, Swiss pada 2012. Sejak 2013 Ghufron juga menjadi  Anggota Dewan Pengurus Board of Global Health Workforce Alliance (GHWA) – WHO.

Tidak hanya itu, sederet penghargaan telah diterima Ghufron. Salah satunya, ucapan terima kasih dan penghargaan WHO atas kiprahnya selama dua tahun ikut merumuskan strategi global  SDM kesehatan dunia tahun 2030. Strategi pengembangan SDM kesehatan yang ikut merumuskannya mewakili banyak negara berkembang itu akhirnya diadopsi oleh forum tertinggi WHO sebagai kebijakan WHO, World Health Assembly. Di sisi lain, sang putra penjahit tersebut ikut mewakili Indonesia memperjuangkan agar jaminan kesehatan (UHC) menjadi salah satu resolusi PBB untuk diterapkan di seluruh dunia. Ghufron juga mewakili Indonesia sebagai pendiri JLN, sebuah forum untuk saling belajar jaminan kesehatan di dunia yang diikuti puluhan praktisi, pembuat kebijakan, direktur dan pelaksana operasional jaminan kesehatan. Pada November 2017 ini, Ghufron kembali mendapat apresiasi dari Coventry University di Inggris berupa gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dalam bidang kesehatan.

“Saya enggak pernah mimpi bisa meraih berbagai penghargaan itu. Tentu saya bersyukur atas apresiasi yang diberikan. Yang jelas, pencapaian ini harus bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda bahwa dengan kondisi serba terbatas seperti saya, kita bisa meraih penghargaan dan pengakuan. Juga inspirasi untuk bisa berbuat lebih banyak dari saya, berkontribusi bagi bangsa dan negara,” pungkasnya. (ira/rifa)