Marak Sarjana Menganggur, Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Butuh Relevansi

Selasa, 18 Juli 2017 | 12:30 WIB


Seminyak (17/7) – Membangun sumber daya manusia yang berkualitas bukan sekadar memperluas akses pendidikan. Lebih lanjut, mutu pendidikan juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Apalagi, saat ini lulusan perguruan tinggi turut menyumbang pengangguran yang menjadi beban negara.

Pada acara Musyawarah Nasional Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Ali Ghufron Mukti menjelaskan, relevansi lulusan perguruan tinggi terhadap kebutuhan tenaga kerja menjadi faktor penting dalam upaya mencegah sarjana menganggur. Untuk itu, dibutuhkan sebuah rencana induk dalam menentukan kebijakan strategis dan program unggulan demi mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

“Rencana induk atau grand design pendidikan ini belum pernah ada. Tujuannya, yakni untuk mencocokkan antara kebutuhan dengan ketersediaan lulusan. Seperti profesi insinyur, sampai saat ini kita masih kekurangan. Hal ini karena lulusan insinyur yang bekerja sesuai dengan bidangnya hanya 45 persen. Belum lagi bidang lainnya,” ujarnya di Puri Sharon, Seminyak, Bali, Senin (17/7).

Ghufron mencontohkan, salah satu program studi yang lulusannya sudah menjamur, namun kurang terserap di bidangnya adalah pendidikan guru. Berdasarkan data, lulusan guru yang menjalankan profesi guru hanya 15 sampai 20 persen. Sehingga, lanjut Ghufron, jangan sampai perguruan tinggi hanya mencetak sarjana yang ke depannya justru menjadi pengangguran.

“Jumlah universitas di Indonesia ini sudah sangat banyak. Untuk itu rencana induk nantinya dapat menjadi acuan dalam memberikan izin prodi atau perguruan tinggi baru,” tuturnya.

Diskusi semakin seru lantaran pada acara tersebut turut hadir Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemristekdikti, Patdono Suwignjo. Senada dengan Ghufron, Patdono mengungkapkan pentingnya membangun perguruan tinggi yang sehat, sehingga dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Di samping membahas mengenai relevansi dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi, Ghufron juga memberikan apresiasi kepada para dosen yang bersedia produktif menulis publikasi. Meski Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 masih menuai pro dan kontra, dia menegaskan bahwa seorang profesor atau lektor kepala wajib menulis publikasi yang dapat diterbitkan di jurnal bereputasi.

“Kebijakan ini membuat banyak profesor gelisah. Padahal hingga saat ini tidak ada tunjangan yang dipotong. Justru publikasi kita meningkat. Sudah melampaui Vietnam, dan baru saja menyalip Thailand,” ucapnya.

Dia menambahkan, pihaknya terus berupaya membuat program dan kebijakan yang mempermudah dosen dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kapasitasnya. Seperti melalui beasiswa hingga membuat sistem informasi terintegrasi (SISTer).

“Dosen-dosen di perguruan tinggi swasta memiliki peran strategis. Oleh karena itu kami juga memberi kesempatan resource sharing dengan cara PTS mengambil dosen PTN yang sudah pensiun. Ada pula program magang dosen, detasering, sampai World Class Professor,” pungkasnya. (ira)