Menyoal Pendidikan Calon Guru

Selasa, 11 Juli 2017 | 14:22 WIB


Negara Indonesia merupakan komunitas yang tidak terbentuk secara ideal. Mari kita cermati fakta ini. Indonesia dengan luas wilayah 5.193.252 Km2, memiliki 13 ribu pulau, 33 provinsi, 65.295 desa, 726 suku bangsa, 6 agama, dan lebih dari 200 bahasa daerah. Suatu komunitas, apalagi sebuah negara, pada hakikatnya merupakan keluarga besar yang disatukan oleh dominasi berbagai kesamaan, homogenitas. Tetapi lihatlah betapa perbedaan bangsa kita begitu mencolok dari aspek suku, agama, ras,bahasa, warna kulit, dsb. Oleh sebab itu logika kita mengatakan bahwa dari aspek kebangsaan, kenegaraan dan ketatanegaraan, berdirinya bangsa Indonesia adalah sebuah keajaiban. Bangsa ajaib ini memerlukan pemimpin yang ajaib, pemimpin yang mahasakti, pemimpin yang memiliki berbagai keunggulan kompetitif. Pemimpin yang ajaib dan mahasakti itu hanya bisa dilahirkan melalui proses panjang di bawah gemblengan seorang “mahaguru” yang memiliki kompetensi yang mahasakti pula.

 

Lalu siapa sesungguhnya yang bertanggungjawab melahirkan sosok guru yang memiliki kompetensi sesuai harapan itu?

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ditegaskan bahwa sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat. Pendidikan tersebut dilaksanakan setelah jenjang program S-1 (Sarjana). Pendidikan akademik S1 dan pendidikan profesi guru, keduanya diselenggarakan oleh perguruan tinggi (LPTK). Artinya, kebijakan pendidikan calon guru berada di tangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Kalau boleh lebih rinci, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti bertanggungjawab terhadap mutu Kelembagaan LPTK, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan bertanggungjawab terhadap mutu akademik LPTK, dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti bertanggungjawab terhadap mutu sarana-prasarana dan sumber daya manusia LPTK, dan seterusnya. Kolaborasi dan sinergitas antar unit utama itu sangat menentukan keberhasilan upaya perbaikan sistem pendidikan calon guru.

 

Bagaimana mutu penyelenggaraan LPTK?

Saat ini ada lebih dari 450 LPTK, dengan jumlah mahasiswa lebih dari 1.5 juta. Jika jumlah mahasiswa 1.5 juta, maka diperkirakan lulusan sarjana kependidikan sekitar 300.000 orang per tahun. Sedangkan kebutuhan guru hanya sekitar 40.000 orang per tahun. Kita diancam over supply.  Kenapa ini terjadi? Rupanya hukum ekonomi juga berlaku di sektor pendidikan. Sejak program sertifikasi guru diselenggarakan tahun 2007 dan kemudian tahun 2008 guru mulai mendapatkan tunjangan profesi, maka guru menjadi profesi yang semakin seksi. Masyarakat beramai-ramai ingin menjadi guru. Lalu peminat masuk LPTK meningkat tajam. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, fenomena ini lalu ditangkap oleh penyelenggara pendidikan guru. Usulan pendirian LPTK dan prodi kependidikan melonjak tajam. Bahkan ada joke sinis, perguruan tinggi yang dalam keadaan di ujung maut pun, akan bugar kembali ketika izin pembukaan prodi kependidikan disetujui. Bukan saja ancaman over supply yang menggelisahkan, tetapi logika saya mengatakan, dengan jumlah sebesar itu, mustahil mengontrol mutu proses penyelenggaraan pendidikan dan lulusan LPTK. Kegelisahan saya diperkuat oleh temuan Tim Evaluasi Kinerja Akademik yang dibentuk Menristekdikti beberapa tahun yang lalu. Kebobrokan mutu penyelenggaraan pendidikan di LPTK mendominasi temuan dengan berbagai modus.

 

Guru itu harus pintar sekaligus pintar memintarkan

Guru tidak sekedar dituntut harus pintar, tetapi sekaligus harus pintar memintarkan siswanya. Pintar yang pertama berkaitan dengan mutu substansi bidang ilmunya, pintar kedua berhubungan dengan kemampuan pedagogis. Pintar pertama berkaitan dengan pendidikan akademik S1, pintar kedua berhubungan dengan pendidikan profesi. Guru tidak sekedar harus pintar menguasai ilmu mengelas, tetapi juga harus pintar mengajarkan kepada siswanya bagaimana cara mengelas yang benar.

 

Kepada PPG kita berharap

Mengaitkan aspek peningkatan profesionalitas guru, apalagi mengevaluasi sampai ke persoalan akhlak (kepribadian guru), maka sungguh kita akan menemui paradoks yang pelik. Di sisi lain, kita tampaknya juga “kewalahan” mengontrol mutu pendidikan S1 Kependidikan. Dalam kondisi seperti ini, maka benteng terakhir penjaga mutu calon guru tinggal satu, yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG). Jika penyelenggaraan PPG ini gagal kita kontrol, habis sudah harapan melahirkan sosok guru-guru mahasakti sebagaimana diuraikan di atas.

Sebagaimana lazimnya pendidikan profesi lainnya, contoh pendidikan dokter, LPTK perlu untuk segera dilakukan standardisasi yang mencakup kelembagaan, pola rekrutmen calon guru, kurikulum dan sistem pembelajaran pada program pendidikan profesi guru, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana serta prasarana, dan pembiayaan perlu dirumuskan. Mengingat konsep dasar pendidikan yang bersifat seumur hidup, semesta dan menyeluruh, maka diperlukan Standar Nasional Pendidikan Guru. Standardisasi ini penting dan mendesak untuk segera diwujudkan, mengingat beberapa kondisi sebagai berikut.

  • adanya variasi mutu dalam berbagai pelaksanaan pendidikan guru yang dilakukan oleh LPTK. Ini terjadi karena belum adanya standar dalam pengembangan program pendidikan guru di LPTK. Kurikulum pendidikan guru masih kerap ditentukan berdasarkan “selera” lembaga pendidikan guru masing-masing.
  • belum adanya standar dalam rekrutmen calon mahasiswa baik untuk pendidikan akademik mapun pendidikan profesi guru yang bersifat terpadu dan khusus untuk calon guru.
  • belum adanya standar mutu pendidik pada lembaga pendidikan tinggi guru berdasarkan peta kompetensi yang dibutuhkan untuk menopang pendidikan guru bermutu. Standar mutu pendidik yang ada masih bersifat umum.
  • belum adanya sarana dan parasarana pendidikan guru yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan bagi pendidikan guru bermutu. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 23, Ayat (1) menegaskan bahwa Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Tentu masih dibutuhkan sarana dan prasarana lain untuk menyelenggarakan pendidikan guru yang efektif, antara lain laboratorium untuk penguatan pendidikan akademik, workshop, sekolah laborartorium sebagai teaching school.
  • belum adanya standar pembiayaan pendidikan guru yang terpadu antara pendidikan akademik dan profesi berdasarkan kebutuhan untuk proses pendidikan guru bermutu (cost quality relationship approach) belum dikembangkan.  Standar pembiayaan perguruan tinggi baru dikelompokkan secara umum berdasarkan kategorisasi bidang keilmuan.

Mengingat keragaman luaran LPTK, pemetaan kompetensi lulusan berdasarkan kajian yang seksama tentang koherensi antar-komponen dalam pendidikan guru, yakni kebutuhan akan guru profesional berkualitas dalam konteks regional dan global, profil dan kompetensi guru yang ada, penataan terhadap program pendidikan guru dan model peluncurannya (delivery system), serta  asesmen terhadap kompetensi guru yang ada perlu dirumuskan. Dengan asumsi para mahasiswa telah menguasai kompetensi akademik yang dipersyaratkan dan dipandang sebagai individu yang telah matang (dewasa), desain pendidikan guru lebih tepat menggunakan model gabungan atau eklektif, menggabungkan pendidikan guru berbasis kompetensi yang dikembangkan ke dalam pendidikan guru berbasis capian pembelajaran dengan model pendidikan guru berbasis reflektif (reflective model) dan model kontruktivis, model pendidikan guru berbasis kolaborasi di antara calon guru (mahasiswa), dosen, dan guru pamong yang memiliki kompetensi yang unggul. Dalam model gabungan ini, guru yang hebat hanya mungkin dihasilkan oleh LPTK yang hebat dengan sumber daya manusia yang hebat pula.

 

Bagaimana menjaga mutu penyelenggaraan PPG?

LPTK penyelenggara PPG harus memiliki sumber daya pendukung yang memadahi, baik dalam aspek sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), maupun sarana-prasarana pendukung yang mencakup  perpustakaan, laboratorium, Sekolah Pembinaan Profesi Guru/sekolah laboratorium kependidikan, asrama  dan sarana penunjang lainnya.

Untuk memperkokoh pembentukan sikap dan perilaku guru profesional yang dapat digugu dan ditiru, keberadaan asrama sangat penting dalam tahapan pendidikan profesi. Asrama merupakan bagian tdak terpisahkan dari sarana dan prasarana pendidikan guru. Dalam penyelenggaraan PPG, asrama tidak sekedar sebagai tempat untuk tidur, tetapi lebih berfungi sebagai tempat untuk menyemaikan sikap dan perilaku guru profesional melalui berbagai kegiatan penguatan sikap dan perilaku guru yang tahan uji, pantang menyerah, memiliki daya juang yang tinggi,  dapat bertahan dalam menunaikan tugas di daerah yang penuh dengan tantangan dan rintangan.  Asrama secara fisik harus dirancang untuk menjadi wahana interaksi calon guru profesional dalam membentuk aspek sikap dan perilaku yang harus digugu dan ditiru (role model)  yang mampu menyelami tugas dan kewajibannya. Keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi secara lebih inten dapat dikembangkan dalam wahana asrama ini. Berbagai keterampilan sosial dan akademik dikembangkan melalui berbagai kegiatan kokurikuler pendidikan profesi guru dan ekstra kurikuler yang dapat mempersipakan calon guru profesional dengan kompetensi yang lebih utuh. Semua itu bisa dibentuk dalam kegiatan di asrama. Kegiatan asrama harus menjadi ciri khas pendidikan calon guru yang membedakan dengan mahasiswa prodi lainnya.

Kolaborasi yang sinergis antara LPTK, pemerintah, dan sekolah merupakan kunci keberhasilan program yang harus diwujudkan secara terencana, harmoni dan berkelanjutan, yang  diarahkan pada dwitunggal tujuan, yaitu:  (a) perkembangan dan pertumbuhan peserta didik secara optimal, (b) perkembangan  profesionalisme guru dan calon guru. Diyakini bahwa guru yang baik hanya dapat dihasilkan melalui perbaikan pada kedua lembaga tersebut. Sekolah laborartorium dan sekolah mitra sebagai teaching school sangat penting perannya dalam proses induksi guru dalam rangkaian pendidikan profesi guru terpadu. Program induksi berupa pemantapan dan pengembagan kompetensi guru profesional melalui kegiatan collaborative teaching atau lesson study merupakan tahapan yang harus ditempuh sebelum calon guru ditetapkan dan diangkat penuh oleh Pemerintah sebagai guru profesional. Hanya yang lulus dari program induksi ini dapat diangkat dan ditetapkan sebagi guru profesional.

Standarisasi sumber daya manusia (aspek pendidikan dosen dan tenaga kependidikan), serta sarana-prasarana pendukung lainnya, bukan saja diperlukan untuk menjamin mutu proses pembelajaraan dan mutu lulusan, tetapi sekaligus juga berfungsi sebagai seleksi alamiah LPTK abal-abal yang ikut masuk dan mencoba mengacaukan upaya mulia melahirkan calon guru profesional masa depan.

Kita mesti peduli dengan pendidikan guru, kita tentu tidak rela masa depan anak-cucu kita di tangan guru abal-abal yang kita lahirkan. Jika Kemenristekdikti tinggal diam, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan besar dan bisa berbuat banyak untuk perbaikan pendidikan calon guru, saya khawatir Tuhan akan menagih kita di akhirat kelak. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.